KAJEN - Dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan tahun 2020, di sejumlah pos pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan.

Khususnya pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadinya penurunan akibat pandemi covid 19.

Hal tersebut, diungkapkan Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti saat membacakan membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terkait Raperda tentang perubahan APBD tahun 2020 saat sidang paripurna DPRD di ruang sidang paripurna setempat, Kamis (10/9/2020) malam.

"Kami sampaikan, untuk pandangan umum fraksi akan dijawab secara fraksional. Sedangkan untuk pandangan umum dari beberapa fraksi yang berupa masukan, saran, maupun imbauan akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam proses selanjutnya,'' kata Wakil Bupati Pekalongan Arini.

Terkait pandangan dari fraksi PDI P tentang penurunan pos pendapatan, salah satunya dari pos rertibusi lantaran menurunnya kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.

Penurunan tersebut karena adanya wabah virus corona sehingga pos lain di luar PAD, dikonsentrasikan untuk penanganan pandemi covid 19. Dengan demikian, alokasi dana perimbangan menyesuaikan kebijakan pemerintah.

Kemudian supaya daya beli masyarakat selama pandemi tetap terjaga maka Pemkab Pekalongan berusaha menerapkan strategi yang jitu.

Di antaranya, memberikan bantuan sosial tunai, lalu memperbanyak kegiatan padat karya, gerakan membeli produk lokal, dan sebagainya.

Mengenai perubahan pokok-pokok pikiran dan kegiatan lain pada APBD Tahun 2020, disebabkan penyesuaian belanja daerah seperti refocusing dan realokasi karena pandemi Covid-19.

Arini kemudian membacakan jawaban Bupati dari pandangan umum fraksi PKB terkait sektor pariwisata agar dibangkitkan kembali selama pandemi covid 19.

Saat ini, Pemkab Pekalongan telah berusaha menerapkan strategi dengan membuka kembali secara bertahap destinasi wisata. Sektor tersebut memang sangat bersiko terjadinya penularan virus corona, sehingga untuk menghindari hal tersebut maka semua destinasi wisata yang dibuka kembalu agar selalu menerapkan protokoler kesehatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun saat ditemui Tribunjateng.com menjelaskan selama ini Pemkab Pekalongan telah menyusun APBD tahun anggaran 2020 dengan baik.

Mengingat adanya pandemi covid 19, semua sektor terkena dampaknya sehingga dalam perubahan APBD nanti harapannya bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)

"Untuk jawaban bupati, kami dan jajaran dewan lainnya akan melakukan pembahasan," jelas Hindun.