KAJEN - Berikut ini video 3 Fraksi DPRD Kab Pekalongan soroti kesejahteraan guru honorer.

DPRD Kabupaten Pekalongan sampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2021.

Dari enam fraksi, tiga di antaranya menyampaikan tentang kesejahteraan guru honorer dari APBD 2021.

Pandangan umum fraksi-fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna Sabtu (14/11/2020).

Tiga fraksi yang menyampaikan pandangannya terhadap nasib guru honorer dari Raperda APBD 2021 yakni Fraksi PKB, Gerindra, dan PAN.

Ketua Fraksi PKB Samsul Bahri mengatakan, banyak di sekolah di Kabupaten Pekalongan masih tergantung dengan guru honorer.

Menurutnya, kesejahteraan mereka di era pandemi covid-19 perlu diperhatikan oleh Pemkab Pekalongan.

"Fraksi PKB berharap dengan anggaran pendidikan sebesar Rp 732,8 miliar di tahun 2021 nanti juga untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer," katanya.

Kemudian, dari Fraksi PAN  Ketua Fraksi PAN Candra Saputra mengatakan, harus ada kenaikan upah bagi guru honorer di Kabupaten Pekalongan.

"Karena itu juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu juga, dari Fraksi PAN juga menyampaikan perlu adanya anggaran pendidikan yang digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Hal senada juga disampaikan dari Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra Catur Ardiansah mengungkapkan, guru honorer atau guru bantu masih sangat dibutuhkan.

Pihaknya berharap ke depan Pemkab juga memperhatikan mereka.

"Kami mengharapkan ada perhatian kepada guru bantu. Khususnya dari aspek kesejahteraan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Menurut Catur polemik CPNS setiap tahun terjadi karena kurangnya perhatian terhadap kebijakan memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri.

"Kami mohon Pemkab Pekalongan terkait nasib guru honorer mohon diperhatikan," ujarnya.